Sagara Strategic Legal Advisory - Blog

Rugi Karena Kesalahan Orang Lain, Lalu Bagaimana?

Thu, 27 Aug 2026 06:52:57 +0000

"Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain sering diterima begitu saja sebagai risiko hidup — padahal hukum menyediakan jalur yang jelas untuk menuntut pertanggungjawabannya."

Beberapa kerugian terkadang timbul bukan karena kesalahan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kerugian justru datang akibat perbuatan orang lain.

Misalnya, Kontraktor yang bekerja asal-asalan hingga bangunan bermasalah. Rekan bisnis yang membocorkan informasi rahasia ke pihak lain. Kelalaian pihak lain yang berujung pada kerusakan properti atau reputasi yang sulit dipulihkan begitu saja.

Reaksi yang paling umum terhadap situasi semacam ini: menerima kerugian sebagai bagian dari risiko, lalu diam dan berusaha berdamai dengan diri sendiri. Padahal, hal itu bukanlah satu-satunya pilihan yang terbaik.

Pilihan itu hanya satu di antara beberapa yang tersedia dan sering kali bukan yang paling tepat. Faktanya, banyak yang tidak menyadari bahwa hukum sebenarnya menyediakan jalur yang jelas untuk situasi seperti ini.

Hukum perdata Indonesia mengenal konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH), diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Prinsipnya sederhana: setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Cakupannya pun cukup luas, bukan hanya pelanggaran aturan tertulis, tapi juga kelalaian, pelanggaran norma kepatutan, hingga pencemaran nama baik yang merugikan reputasi maupun kepentingan bisnis.

Ini tentu bukan ajakan untuk melihat setiap kekecewaan sebagai alasan menggugat. Tidak semua kerugian memenuhi unsur PMH, karena harus ada perbuatan yang jelas, kesalahan pihak lain, kerugian nyata, serta hubungan sebab-akibat yang bisa dibuktikan. Namun, di sinilah letak pentingnya menilai situasi secara cermat sejak awal: memastikan langkah yang diambil bukan sekadar reaksi emosional, tapi keputusan yang berdiri di atas dasar hukum yang kuat.

Di Sagara, kami berusaha membantu memetakan sejak dini apakah suatu kerugian memang berada di ranah yang bisa diperjuangkan secara hukum, dan bagaimana membangunnya dengan bukti yang tepat, bukan sekadar keberanian menggugat semata.

Begitu dasar itu ditemukan, yang tersisa hanya soal waktu. Sebab, kerugian akibat kesalahan orang lain tidak akan hilang hanya karena dibiarkan begitu saja. Yang hilang justru kesempatan untuk memperjuangkannya — dan kesempatan itu, tidak seperti kerugiannya, tidak datang dua kali.

Salam,
Firm you can trust — Sagara Strategic Legal Advisory.

Punya Permasalahan Serupa? Mari Diskusikan.

Jadwalkan Konsultasi

Piutang Macet: Sudah Ditagih, Sudah Disomasi, Tetap Tidak Dibayar. Sekarang Apa?

Thu, 27 Aug 2026 06:35:34 +0000

"Ketika cara menagih konvensional sudah mentok,
PKPU dan Kepailitan adalah jalur hukum yang patut dipertimbangkan."

Ada satu jenis lelah yang jarang dibicarakan terbuka: lelah menagih utang yang tidak kunjung dibayar.

Sudah ditelepon, didatangi, hingga disomasi. Sudah sabar, lalu kembali menguap. Sampai di titik di mana yang tersisa hanyalah frustasi — dan pertanyaan yang terus muncul: harus sampai kapan begini?

Yang jarang disadari, kesabaran yang habis itu sebenarnya sinyal. Bukan sinyal untuk menyerah, tapi sinyal untuk berganti cara.

Menagih dengan cara biasa — telepon, berkunjung, dan memberi tekanan — punya batasan. Begitu batas itu terlewati, biasanya yang terjadi bukan pembayaran, tapi hubungan yang makin rusak dan waktu yang makin terbuang. Padahal ada jalur hukum yang justru dirancang untuk situasi seperti ini: Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Bukan gugatan keperdataan yang panjang bertahun-tahun, melainkan mekanisme yang memaksa pihak yang berutang duduk satu meja, dalam waktu yang dibatasi undang-undang, di bawah pengawasan pengadilan, dan solusi pembayaran yang terjamin.

Sebenarnya bukan hanya perasaan Anda. Di tengah suku bunga acuan yang masih bertahan tinggi dan pelemahan rupiah yang cukup dalam tahun ini, banyak pihak — perusahaan maupun perorangan — merasakan tekanan arus kas yang sama: piutang macet bukan lagi kejadian sesekali, tapi pola yang berulang. Bukan kebetulan bila jumlah perkara Permohonan PKPU dan Kepailitan yang diajukan ke pengadilan niaga tercatat naik cukup signifikan sepanjang tahun lalu (naik 31% pada 2025, Kabar24.bisinis.com). Sebuah indikasi bahwa semakin banyak kreditur yang mulai mencari jalur di luar cara-cara konvensional.

Demikian yang menentukan hasil akhir bukan seberapa keras Anda menagih, tapi seberapa tepat waktu dan caranya. Menunggu terlalu lama sering kali membuat posisi kreditur makin lemah — aset berkurang, prioritas pembayaran makin rumit, dan yang tadinya bisa diselesaikan dalam hitungan bulan, berubah jadi berlarut-larut tanpa kepastian.

Di Sagara, pendekatan yang kami pegang selalu sama: "Setiap piutang bermasalah adalah persoalan risiko yang perlu dikelola sejak dini", bukan krisis yang baru ditangani setelah semuanya terlambat. Cara pandang inilah yang membedakan penyelesaian yang cepat dari yang berlarut-larut.

Piutang yang macet bukan akhir cerita. Itu baru bagian di mana cara penagihannya perlu diganti.

Salam,

Firm you can trust — Sagara Strategic Legal Advisory.

Punya Permasalahan Serupa? Mari Diskusikan